Yogyakarta, 25 September 2025 – PWK UGM mengadakan kuliah tamu dengan topik “Systems Approach to Planning” secara luring di Gedung Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada. Kuliah ini juga terbuka untuk diikuti oleh khalayak umum.
PWK UGM mengundang Nicholas Phelps, Associate Dean (International), Chair of Urban Planning, Faculty of Architecture and Planning (ABP), The University of Melbourne.
Nicholas Phelps membawa peserta untuk melihat sistem perencanaan kota melalui beberapa lensa pendekatan. Topik ini berangkat dari sebuah kritik bahwa sistem perencanaan di banyak negara, termasuk Indonesia, telah menjadi terlalu kompleks, berbelit-belit, dan birokratis. Yang seharusnya menyederhanakan masalah, birokratisasi ini justru seringkali menambah kerumitan.
Pendekatan yang pertama adalah Perencanaan sebagai Sistem Kontrol (Tertutup). Pendekatan perencanaan yang paling tradisional dan umum untuk dipahami. Perencanaan dilihat sebagai proses top-down yang kaku dan tertutup. Namun, pendekatan ini dikritik karena seringkali tidak menyelesaikan akar masalah. Contoh klasiknya adalah pembangunan jalan tol untuk mengatasi kemacetan yang pada praktiknya, jalan tol tersebut justru sering memicu permintaan baru dan menciptakan masalah kemacetan di titik-titik lain.
Pendekatan berikutnya adalah Perencanaan sebagai Sistem Swakelola (Self-Organization). Pendekatan ini berfokus pada prediksi (forecasting) dan adaptasi. Sistem ini lebih terbuka terhadap eksperimentasi dan proses trial and error. Pendekatan ini sangat relevan dengan konsep Smart Cities, yang mengandalkan data real-time dan visualisasi Big Data untuk memahami bagaimana kota mengatur dirinya sendiri secara organik.
Pendekatan ketiga adalah Perencanaan sebagai Sistem Kekuasaan (Power). Pendekatan ini memandang sistem perencanaan sebagai cerminan dari struktur kekuasaan (misalnya, kelas sosial atau modal) yang ada di masyarakat. Keputusan perencanaan, seperti alokasi lahan atau mega-proyek, pada dasarnya merefleksikan model distribusi kekuasaan yang sedang berlaku di tempat kekuasaan itu terjadi.
Pendekatan yang terakhir adalah Perencanaan sebagai Sistem “Kecelakaan” (Normal Accidents). Pendekatan ini adalah pendekatan yang relatif baru dalam teori perencanaan, yang berfokus pada kegagalan. Pendekatan ini berargumen bahwa dalam sistem yang sangat kompleks (seperti perencanaan kota), “kecelakaan” atau kegagalan adalah hal yang normal dan tidak terhindarkan (normal accidents). Kegagalan ini sering dikaitkan dengan wicked problemsatau great planning disasters.
Nicholas mengajak kita untuk melihat lebih dalam dari segi “kegagalan” dan “kecelakaan”. Mengapa kecelakaan perencanaan bisa terjadi? Nicholas mengidentifikasi 6 fitur dalam sistem perencanaan yang menciptakan kegagalan, di antaranya
1. Interaksi yang Kompleks
2. Keterkaitan Komponen
3. Umpan Balik (Feedback Loops) yang Asing
4. Banyak Parameter Kontrol
5. Ketergantungan pada Informasi Tidak Langsung
6. Pemahaman Proses yang Terbatas
Di Indonesia, kegagalan perencanaan jarang didiskusikan secara terbuka. Sebagai contoh, ketika terjadi pelanggaran tata ruang, sanksi atau denda yang diberikan seringkali tidak sebanding (jauh lebih kecil) daripada keuntungan ekonomi yang didapat dari pelanggaran tersebut. Ini adalah bentuk “kecelakaan” atau kegagalan sistemik.
Nicholas menyimpulkan, birokratisasi perencanaan yang tampak “ideal” merupakan “utopia aturan” yang justru seringkali kontraproduktif. Hal ini tidak hanya menjauhkan masyarakat dari lingkungan terbangunnya, tetapi juga menjauhkan para perencana profesional dari tujuan utama pekerjaan mereka, yaitu melayani kepentingan publik dengan optimisme. Kita seringkali terlalu fokus pada hal-hal yang bersifat prosedural dan sistematis, yang membuat kita melupakan aspek-aspek yang terjadi di luar sistem yang kita harapkan.
Kuliah tamu ini relevan dengan beberapa SDGs di antaranya SDG 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure), SDG 10 (Reduced Inequalities), SDG 11 (Sustainable Cities and Communities), SDG 16 (Peace, Justice, and Strong Institutions), dan SDG 17 (Partnerships for the Goals).
