Program Doktor Prodi Arsitektur Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada sukses menyelenggarakan rangkaian kegiatan Doctorate Program in Architecture Guest Lecture & Workshop bertemakan Strategies for Publishing in International Journal #2 menghadirkan Prof. Dr. Mark Hampton yang merupakan seorang dosen senior di University of Kent, Inggris. Rangkaian kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa, 5-6 Mei 2025, secara luring di Ruang Seminar Lantai 2 DTAP FT UGM dan daring melalui Zoom Meeting Room serta dihadiri oleh mahasiswa Program Doktor Program Studi Arsitektur.

Kegiatan pada hari pertama (Senin, 5 Mei 2025) dimulai dengan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Gadjah Mada serta pemaparan materi kuliah tamu oleh Prof. Dr. Mark Hampton mengenai Strategies for Publishing in International Journal #2 yang dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Kuliah tamu ditutup dengan sambutan dari Prof. Ir. Tarcicius Yoyok Wahyu Subroto, M.Eng., Ph.D., IPU. selaku perwakilan dari dosen Program Doktor Program Studi Arsitektur, dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat dan cenderamata serta foto bersama. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan workshop penulisan naskah artikel jurnal internasional. Pada kegiatan tersebut, beberapa mahasiswa Program Doktor Prodi Arsitektur memaparkan naskah artikel jurnal internasionalnya yang kemudian dibahas oleh Prof. Dr. Mark Hampton. Workshop penulisan naskah artikel jurnal internasional dilanjutkan hingga hari kedua (Selasa, 6 Mei 2025) dan diakhiri dengan foto bersama.

Rangkaian kegiatan Doctorate Program in Architecture Guest Lecture & Workshopmemberikan manfaat signifikan bagi mahasiswa Program Doktor Program Studi Arsitektur DTAP FT UGM yang sebagian besar merupakan dosen dari berbagai universitas di Indonesia, terutama dalam meningkatkan kapasitas akademik dan kemampuan publikasi ilmiah pada tingkat global. Melalui rangkaian kegiatan ini, mahasiswa memperoleh pemahaman mendalam tentang struktur penulisan ilmiah yang sesuai dengan standar internasional, teknik penyusunan argumen akademik yang kuat, serta strategi untuk tembus jurnal bereputasi. Hal ini tidak hanya memperkuat kontribusi ilmiah mahasiswa dalam bidang keahliannya, tetapi juga mendorong budaya riset yang berkualitas dan berdampak. Manfaat ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) nomor 4, yaitu pendidikan bermutu (quality education), dengan mendukung terciptanya lingkungan pendidikan tinggi yang mendorong penelitian inovatif, pembelajaran sepanjang hayat, dan peningkatan kualitas dosen serta peneliti di masa depan.

Sumber: https://s3.archiplan.ugm.ac.id/2025/05/07/doctorate-program-in-architecture-guest-lecture-workshop-strategies-for-publishing-in-international-journal-2/

Yogyakarta, 5 Mei 2025 — Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar kegiatan foresight selama tiga hari (5–7 Mei 2025) untuk mengidentifikasi isu strategis dan merumuskan arah pembangunan jangka menengah hingga panjang Kota Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan memperkuat peran BPKP dalam pengawasan pembangunan yang responsif terhadap dinamika era VUCA dan kompleksitas kerangka STEEPV (Sosial, Teknologi, Ekonomi, Lingkungan, Politik, dan Nilai).

Salah satu narasumber yang diundang dalam kegiatan ini adalah Prof. Bakti Setiawan, atau yang akrab disapa Prof. Bobi, untuk memberikan pandangan beliau sebagai akademisi dan pakar perencanaan wilayah dan kota. Dalam sesi diskusi yang berlangsung selama dua jam, Prof. Bobi memberikan pandangan strategis terhadap arah kebijakan pembangunan Kota Yogyakarta ke depan.

Prof. Bobi menyampaikan bahwa terdapat empat faktor utama (drivers) yang harus menjadi perhatian dalam mendorong pembangunan Kota Yogyakarta, yaitu kepemimpinan (leadership), inovasi (innovation), modal sosial (social capital), dan teknologi informasi (IT). Keempat hal ini dianggap menjadi fondasi penting bagi pembangunan kota yang berkelanjutan dan adaptif.

Diskusi juga menyoroti pentingnya peran BPKP dalam melakukan kajian dan monitoring-evaluasi terhadap kebijakan pemerintah daerah sebagai basis pengawasan program pembangunan di Yogyakarta. Melalui pendekatan foresight, diharapkan tercipta skenario pembangunan yang mampu menjawab tantangan masa depan, sekaligus memperkuat akuntabilitas tata kelola pemerintah.

Hasil akhir kegiatan ini akan mencakup daftar isu strategis di berbagai dimensi, skenario pembangunan, peta jalan (roadmap), serta daftar prioritas program yang perlu mendapat pengawasan lebih lanjut oleh BPKP.

Yogyakarta, 29 April 2025 – Program Studi Sarjana PWK UGM mengadakan kuliah tamu pada Selasa, 29 April 2025 lalu yang bertajuk “The Future Outlook of Smart Cities in Indonesia: Opportunities and Challenges”.

Kuliah tamu ini mengundang Hari Kusdaryanto selaku Chief Innovation Officer (CIO) Citiasia Inc. yang mengupas tuntas mengenai bagaimana tantangan dan peluang implementasi konsep kota cerdas di masa kini hingga masa mendatang. Kuliah dilaksanakan secara daring dengan mengundang masyarakat umum secara terbuka untuk dapat bergabung.

Kuliah dimulai dengan pemaparan mengenai pengantar dari konsep kota cerdas. Kota cerdas atau smart city adalah suatu konsep yang muncul sebagai respons atas permasalahan yang dihadapi oleh kota. Kota cerdas adalah konsep kota inovatif yang memanfaatkan teknologi dan mampu mengelola berbagai sumber daya baik alam, manusia, dan anggaran secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan tantangan prioritas, meningkatkan kualitas layanan, dan meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui inovasi yang terpadu dan berkelanjutan.

Indonesia sendiri mendeklarasikan perkembangan 100 Smart City di KTT ASEAN sejak 2018 lalu. Berdasarkan IMD Smart City Index 2025, Kota Jakarta, Medan, dan Makassar termasuk dalam 3 peringkat teratas kota cerdas di Indonesia. Tantangan pelaksanaan konsep kota cerdas saat ini adalah mindset dan cultureset, yaitu terdapat anggapan bahwa kota cerdas atau smart city hanya program milik dan tanggung jawab bidang komunikasi dan informasi padahal seharusnya kolaborasi multidimensional dan multisektor (pentahelix), belum optimalnya transformasi digital, sinkronisasi kebijakan, literasi dan utilisasi, anggaran yang berkelanjutan, infrastruktur pendukung (internet, dsb), hingga integrasi.

Di masa mendatang, kebijakan dan tata kelola menjadi PR besar untuk pengembangan kota cerdas. Catatan penting terkait kebijakan dan tata kelola adalah masih lemahnya nomenklatur smart city di dalam muatan RPJMN terbaru, belum adanya sinkronisasi arah kebijakan antarkementerian, hingga pemerintah daerah yang masih memfokuskan smart city sebagai bagian program bidang kominfo sehingga tersegmentasi. Di sisi lain, kebutuhan talenta digital di Indonesia untuk mengembangkan inovasi teknologi masa depan (AI, smart infrastructure, dsb) menjadi peluang dalam pengembangan kota cerdas di Indonesia.

Topik yang dibahas dalam kuliah tamu ini yaitu peluang dan tantangan pdngembangan kota cerdas selaras dengan beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs), di antaranya SDG 8, (Decent Work and Economic Growth), SDG 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure), SDG 11 (Sustainable Cities and Communities), dan SDG 17 (Partnership for The Goals).

Pelaksanaan kuliah tamu disambut dengan baik oleh peserta. Peserta mengajukan beberapa pertanyaan terkait topik kota cerdas sceara antusias. Kuliah tamu ditutup dengan closing statement yang sangat menarik dari narasumber.

“Smart city atau kota cerdas tidak melulu bicara tentang keunggulan dan pemanfaatan hardware dan software, tapi yang paling penting lainnya adalah heartware. Anda dan kita semua bagian dari komunitas, masa depan tidak bisa berbalik. Kita sudah punya digital native, kepekaan, dan kemampuan penggunaan hardware yang lebih dibandingkan generasi sebelumnya.” – Hari Kusdaryanto, 2025

Sumber: https://pwk.archiplan.ugm.ac.id/after-report-kuliah-tamu-the-future-outlook-of-smart-cities-in-indonesia-opportunities-and-challenges/

Yogyakarta, 29 April 2025 – Program Studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota hadir kembali dengan kegiatan kuliah tamu, yang dilaksanakan pada Selasa, 29 April 2025 kemarin. Kuliah tamu edisi ini mengulik mengenai “Gender Empowerment and Development” dengan mengundang Kiana Puti Aisha, S.PWK, M.A., seorang Development Practitioner dalam Policy Partnership Manager for Indonesia – Investing in Women.

Kuliah tamu ini bertujuan untuk memahami peran gender dalam konteks perencanaan dan pembangunan, bagaimana isu-isu gender seperti kesetaraan gender dapat mempengaruhi kebijakan dan praktik perencanaan serta pembangunan, dan apa dinamika serta tantangan yang dihadapi.

Kuliah tamu dibuka dengan paparan mengenai pengertian gender, kesetaraan gender, serta konteks gender dalam pembangunan. Poin penting dari kuliah tamu ini adalah mengenai pentingnya gender dalam pembangunan. Beberapa alasan mengapa gender dikatakan penting untuk dilibatkan dan dipertimbangkan dalam perencanaan dan pembangunan secara umum adalah gender bukan hanya bicara tentang individu, tetapi isu yang lebih kompleks dan sistemik. Gender memengaruhi akses terhadap berbagai hal, baik sumber daya, keputusan yang akan diambil, dan sebagainya. Isu-isu yang bergulir terkait gender seperti ketimpangan gender juga diwariskan lintas generasi. Intervensi gender secara bijak dapat meningkatkan cakupan dan tingkat keberhasilan pembangunan.

Permasalahan atau isu gender dalam pembangunan yang kerap didengar adalah ketimpangan gender, ada perbedaan perlakuan terhadap perempuan dalam konteks pembangunan ini contohnya adalah fasilitas publik yang dibangun sering tidak mempertimbangkan kebutuhan perempuan, khususnya mengenai keamanan. Kemudian adanya pemberian streotip tertentu, hingga keberadaan atau representasi perempuan seringkali dianggap hanya untuk formalitas, bukan substansial. Hal ini dapat dilihat dari jumlah representasi perempuan dalam lembaga negara, dan sebagainya.

Gender dan pembangunan selaras dengan beberapa tujuan SDGs (Sustainable Development Goals), di antaranya SDG 5 (Gender Equality), SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), dan SDG 10 (Reduced Inequalities).

Sumber: https://pwk.archiplan.ugm.ac.id/after-report-kuliah-tamu-gender-empowerment-and-development/

Yogyakarta, 23 April 2025 – Program Studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota menggelar kuliah tamu pada Rabu, 23 April 2025 lalu berjudul “Pengarusutamaan Peran Masyarakat Pesisir melalui Pendekatan OECM” bersama Faridz Rizal Fachri, S.Kel, M.Si., seorang praktisi sekaligus program manager di Yayasan Pesisir Lestari sebagai pembicara.

Kuliah tamu dilaksanakan secara daring, diikuti oleh mahasiswa Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota UGM serta terbuka untuk peserta umum.

Kuliah ini berupaya memperdalam pemahaman mengenai bagaimana sebenarnya peran masyarakat dalam menjaga ruang laut dan pesisir. Faridz Rizal Fachri membagikan fakta bahwa dalam praktiknya, masyarakat masih terkesan dipisahkan dari upaya perencanaan maupun penataraan ruang laut. Hal ini menjadi salah satu tantangan di era zaman yang semakin berkembang. Isu-isu penataan ruang maupun pengelolaan wilayah, kota, dan kawasan pesisir yang tidak mempertimbangkan keberadaan masyarakat sering muncul. Seperti isu terdampaknya Suku Bajo akibat pengembangan kendaraan listrik, permasalahan pagar laut di Tangerang yang sempat menghebohkan Indonesia beberapa waktu yang lalu.

Untuk merespons isu-isu tersebut, pendekatan OECM atau Other Effective Area-Based Conservation Measuresdapat digunakan. Pendekatan OECM menjadi suatu bentuk perlindungan terhadap biodiversitas di pesisir dan ruang laut, baik menjadikan pemanfaatannya sebagai area konservasi maupun tidak. OECM adalah area di luar kawasan lindung atau konservasi seperti taman nasional laut dalam konteks ini, berupaya melestarikan area tersebut dengan berbasis masyarakat lokal.

Tidak hanya mempertimbangkan aspek lingkungan, tetapi juga manusianya yaitu dengan jasa ekosistem bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka serta pengakuan terhadap masyarakat adat. OECM menitikberatkan pada partisipasi masyarakat. Hal ini juga sangat berkaitan dengan pendekatan multipihak dan multisektor dalam mencapai Visi Konservasi Indonesia yang mengarah pada sasaran untuk dapat melindungi 30% dari wilayah perairan pesisir dan lautnya pada tahun 2045.

Pengarustamaan masyarakat pesisir menggunakan pendekatan OECM selaras dengan beberapa SDGs (Sustainable Development Goals) di antaranya SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), SDG 10 (Reduced Inequalities), SDG 14 (Life Below Water), dan SDG 17 (Partnerships for the Goals). Pendekatan OECM selain untuk melindungi kawasan ruang laut dan pesisir beserta ekosistem di dalamnya, juga dapat memberikan kesempatan yang sama dan inklusif bagi masyarakat lokal baik secara sosial maupun ekonomi. Pada dasarnya, laut memberikan manfaat bagi sekitar, manusia memanfaatkan laut dengan bijak untuk kehidupan. Tidak seharusnya mereka yang tinggal dan merawat lingkungan tersebut menjadi dikesampingkan.

Kuliah tamu ini memberikan pemahaman nyata bagi peserta khususnya para mahasiswa. Bagaimana pentingnya bagi seorang perencana untuk dapat melihat sesuatu dengan kacamata yang lebih luas. Seorang perencana perlu mempertimbangkan berbagai aspek hingga elemen. Seorang perencana bukan hanya merencanakan ruang kosong dengan sarana dan prasarana saja di dalamnya, tetapi ada konteks sosial yang juga perlu dipahami peran krusialnya.

Sumber: https://pwk.archiplan.ugm.ac.id/after-report-kuliah-tamu-pengarusutamaan-peran-masyarakat-pesisir-melalui-pendekatan-oecm/

Yogyakarta, 24 April 2025 – Program Studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota hadir kembali dengan kegiatan kuliah tamu berkolaborasi dengan praktisi, yang dilaksanakan pada Kamis, 24 April 2025 lalu. Kuliah tamu edisi kali ini membahas mengenai “Belajar dari Kampung Akuarium” di Jakarta Utara dengan mengundang Elisa Sutanudjaja, Executive Director Rujak Center for Urban Studies.

Kuliah tamu ini mengajak peserta memahami pembelajaran berharga dari Kampung Akuarium, bagaimana implementasi perumahan berkonsep kampung susun yang berbasis masyarakat dan inklusivitas serta dinamika-dinamika yang dihadapi sebelum, saat, dan sesudah pembangunan.

Penyampaian materi dibuka dengan penjelasan mengenai definisi kampung kota. Kampung kota sendiri adalah permukiman yang terbentuk secara sosial dan non-pasar yang terletak di kawasan perkotaan yang strategis. Dapat dikatakan bahwa kampung kota ini berdiri atas kemandirian masyarakat, contohnya seperti membangun prasarana dengan biaya masyarakat kampung itu sendiri. Kampung kota seringkali mendapat stigma negatif sebagai “kawasan kumuh”, padahal tidak semua. Kekhasan dari kampung kota, struktur sosial masyarakatnya seperti etnis misalnya masih mengikuti asal masing-masing (permukiman informal). Contohnya Kampung Akuarium yang masih beragam sekali struktur masyarakatnya sehingga disebutkan seperti menggambarkan “Indonesia Kecil” karena menggambarkan keragaman, tetapi dengan adanya kompleksitas tersebut di sisi lain dijustifikasi menjadi perkampungan kumuh.

Membangun kota bukan hanya sekadar membangun gedung-gedung tidak bernyawa, tetapi hakikatnya adalah membangun suatu ruang hidup. Kota-kota yang dianggap sudah maju atau dianggap gagal pada dasarnya justifikasi tersebut tidak tepat karena kota itu dinamis dan terus berkembang. Kota adalah suatu proses, bukan produk akhir. Permasalahan yang dihadapi adalah, orientasi perencanaan Indonesia berupaya mengatur hingga skala-skala kecil seperti tempat tinggal contohnya, tetapi lupa bahwa sekadar membuat rusunawa agar mudah untuk dilakukan pemantauan bukan suatu kebijakan yang ideal. Masyarakat butuh ruang untuk bersosialisasi, mengembangkan diri, dan lain-lain. Kampung susun sebagai perwujudan kampung kota berbeda dengan rusunawa baik dari segi pendanaan, pendekatan, dan lain-lain. Kampung susun maupun kampung kota itu sendiri memiliki keunikan dan kelebihan, baik dari segi keterjangkauan dengan lokasi di sekitarnya, biaya perjalanan, kohesi sosial, dinamika perekonomian, hingga SDM dan keterampilan yang dimiliki.

Topik yang dibawakan dalam kuliah tamu ini selaras dengan beberapa SDGs (Sustainable Development Goals) di antaranya SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), SDG 10 (Reduced Inequalities), SDG 11 (Sustaniable Cities and Communities), dan SDG 17 (Partnerships for the Goals).

Poin pentingnya adalah, masyarakat harus diberdayakan. Pembangunan dan perencanaan harus berkeadilan, tidak hanya sekadar memutuskan hitam dan putih, salah dan benar, tetapi melihat konteks yang lebih dalam dan luas. Perencanaan perlu melihat pada arah yang lebih jauh ke masa depan.

Kuliah tamu ini mendapatkan sambutan yang hangat dan dipenuhi antusiasme dari peserta, baik mahasiswa Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota UGM maupun bagi peserta umum.

Sumber: https://pwk.archiplan.ugm.ac.id/after-report-kuliah-tamu-belajar-dari-kampung-akuarium/

Yogyakarta, 23 April 2025 – Program Studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota kembali menggelar kuliah tamu pada Rabu, 23 April 2025 lalu yang bertema “Melacak Duyung dengan Drone dan AI“.

Kuliah tamu dilaksanakan secara daring agar dapat diikuti oleh mahasiswa Sarjana dan Magister Perencanaan Wilayah dan Kota UGM serta mengakomodasi peserta umum.

Kuliah ini mengulik bagaimana sebenarnya peran teknologi pada konteks pemantauan dan analisis lingkungan. Dalam kuliah tamu ini, Bella Riskyta Arinda, S.T., seorang praktisi, GIS Specialist di YAPEKA membagikan pengalamannya dalam melakukan pemantauan satwa dugong menggunakan bantuan teknologi berupa citra udara dengan drone serta AI (Artificial Intelligence).

Pertanyaan yang mungkin muncul adalah, apa sebenarnya dugong itu? Apa pentingnya dugong sehingga harus dilakukan pemantauan? Bagaimana hubungannya dengan lingkungan?

Bella Riskyta Arinda memulai sesi dengan menjelaskan mengenai dugong dan dinamikanya dengan lingkungan. Dugong atau yang dikenal sebagai duyung merupakan salah satu satwa yang memiliki interaksi kompleks dengan ekosistem padang lamun dan masyarakat pesisir. Dugong berperan krusial dalam menjaga ekosistem rumput laut.
Dugong yang habitatnya di padang lamun secara tidak langsung membantu ekonomi masyarakat pesisir. Dugong tinggal dan mengonsumsi lamun (seagrass) tersebut kemudian kotoran yang mereka keluarkan juga menjadi semacam pupuk untuk biota-biota laut yang ada di sana sapah satunya adalah rumput laut, sehingga dapat tumbuh dan hidup dengan baik. Hal ini digunakan sebagai indikator ekosistem yang sehat. Rumput laut dan biota laut lainnya menjadi sumber pendapatan masyarakat.

Peran yang penting membuat dugong perlu untuk dipantau. Terdapat beberapa metode pemantauan dugong, mulai dari yang konvensional dengan turun langsung ke habitat hingga memanfaatkan teknologim. Namun, dari beberapa metode, survei aerial menggunakan drone menjadi metode yang paling disukai karena minimalnya gangguan yang diberikan terhadap dugong, jangkauan yang lebih luas, kemampuan deteksi yang lebih baik, serta kemudahan operasi. Walaupun sudah menggunakan teknologi berupa drone, tetap dibutuhkan pencermatan ekstra hingga pembuatan rancangan skema survei yang sistematis dengan menggunakan kolaborasi berbagai metode.

Ada kemudahan, ada tantangan. Deteksi dugong menggunakan foto udara cukup sulit dan memerlukan pencermatan lebih karena kondisi air yang tidak stabil. Pencermatan hasil foto udara tersebut dilakukan secara manual dan menggunakan bantuan AI.

Pemanfaatan teknologi dalam pemantauan spesies dugong sebagai bagian dari ekosistem laut selaras dengan beberapa SDGs (Sustainable Development Goals) di antaranya SDG 9 (Industry, Innovation, and Challenge), SDG 14 (Life Below Water), dan SDG 17 (Partnerships for the Goals).

Kuliah tamu ini diberikan sambutan hangat oleh peserta baik para mahasiswa maupun umum. Tidak hanya paparan materi, tetapi kegiatan kuliah tamu juga diisi dengan sesi diskusi. Para peserta menyampaikan keingintahuan mereka mengenai pemanfaatan teknologi dalam praktik pemantauan lingkungan dan ekosistem di dalamnya yang merupakan salah dua bagian penting dari perencanaan wilayah dan kota, mulai dari skala kecil hingga yang lebih kompleks. Adanya paparan langsung dari praktisi juga memberikan gambaran nyata bagi mahasiswa mengenai implementasi di lapangan. Serta menambah ketertarikan bagi yang ingin berkarir di bidang terkait.

Sumber: https://pwk.archiplan.ugm.ac.id/after-report-kuliah-tamu-melacak-duyung-dengan-drone-dan-ai/

Ir. Adi Utomo Hatmoko, M.Arch., dosen Arsitektur UGM sekaligus arsitek profesional dengan pengalaman puluhan tahun, turut hadir sebagai salah satu pembicara dalam ARCHMEP Meet & Talk yang digelar Rabu, 30 April 2025 pukul 11.30 – 17.00 WIB di Ballroom Swiss-Belinn, Cawang, Jakarta Timur. Acara tersebut mengangkat tema besar “Kegagalan Desain dalam Perencanaan Gedung Rumah Sakit” dan mempertemukan berbagai profesional di bidang arsitektur, kesehatan, hingga rekayasa bangunan (engineering). Kehadiran Pak Adi, begitu kerap disapa, dalam forum ini menegaskan komitmennya untuk terus berbagi pengalaman dan wawasan, utamanya yang terkait dengan perancangan fasilitas kesehatan yang lebih baik, fungsional, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Dalam forum, Pak Adi membagikan pandangannya terkait kebijakan pemilihan material dan perencanaan rumah sakit. Sebagai pembuka dalam sesinya, beliau memaparkan sedikit terkait dasar perancangan rumah sakit, menekankan bahwa fasilitas kesehatan bukan sekadar bangunan fungsional, melainkan ruang kritis yang bersinggungan langsung dengan keselamatan dan kesehatan manusia. Oleh karenanya, pemilihan material menjadi sangat penting dan tidak bisa sembarangan. Adanya kesalahan kecil bisa berdampak besar terhadap keamanan pasien maupun tenaga medis.

Melalui pemaparan Pak Adi, dapat dikatakan bahwa pemilihan material untuk fasilitas kesehatan perlu mempertimbangkan aspek performa teknis, kesehatan dan keselamatan pengguna, serta keberlanjutan. Misalnya untuk area Instalasi Gawat Darurat (IGD), material yang aman yaitu vinyl sheet seamless tipe heavy-duty, dirancang khusus untuk memenuhi standar higienitas dan ketahanan. Material ini pun mudah dibersihkan, tahan terhadap bahan kimia, serta minim sambungan sehingga mengurangi potensi penumpukan kotoran atau kuman. Sementara untuk dinding, penggunaan kaca stopsol atau sunergy dapat membantu menjaga kenyamanan termal pengguna bangunan tanpa mengorbankan pencahayaan alami, hal ini sejalan dengan prinsip efisiensi energi.

Lebih jauh lagi, Pak Adi memberikan contoh kasus bahwa penting untuk membedakan jenis material pengisi dinding berdasarkan fungsi ruang. Dinding luar sebaiknya menggunakan bata merah yang lebih tahan cuaca dan suhu, sementara dinding dalam bisa menggunakan bata ringan agar lebih efisien. Bagian atap perlu diberikan waterproofing untuk menghindari kebocoran yang dapat berdampak pada operasional rumah sakit. Selanjutnya untuk material pada sistem tata udara, penggunaan AC VRF (Variable Refrigerant Flow) dianggap lebih efisien dan ramah lingkungan dibandingkan AC split konvensional.

Seluruh pendekatan yang dilakukan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya SDG 3: Good Health and Well-being, SDG 9: Industry, Innovation and Infrastructure, serta SDG 11: Sustainable Cities and Communities. Pemilihan material yang tepat dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pengguna bangunan, menciptakan bangunan yang lebih tahan lama dan hemat energi, serta meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan. Pemikiran Pak Adi menggambarkan bagaimana profesi arsitek memiliki tanggung jawab besar dalam merancang ruang yang tak hanya fungsional dan estetik, tetapi juga mendukung keberlanjutan jangka panjang.

Berita oleh Rindi Dwi Cahyati

x

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan penataan ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY (DISPERTARU DIY) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Dokumen Rencana Tata Ruang (RTRW DIY 2023–2043) serta Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis (SRS) Kasultanan dan Kadipaten 2023–2043. Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat, 25 April 2025, bertempat di Ruang Rapat Adhikari DISPERTARU DIY, dengan menghadirkan narasumber utama Prof. Ir. Bakti Setiawan, M.A., Ph.D. (Prof. Bobi) dari Universitas Gadjah Mada.

Dalam paparannya, Prof. Bobi menekankan pentingnya penataan ruang sebagai instrumen utama pembangunan wilayah yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis budaya. Dengan mengusung filosofi dasar Hamemayu Hayuning Bawana, beliau mengingatkan bahwa tata ruang DIY bukan hanya soal spasial, namun juga menyangkut nilai-nilai kultural dan historis yang membentuk identitas keistimewaan Yogyakarta.

Lebih lanjut, Prof. Bobi menyoroti urgensi menjadikan tata ruang sebagai panglima pembangunan, dengan mengintegrasikan seluruh program sektoral ke dalam kerangka ruang yang telah dirumuskan. Menurutnya, perencanaan tata ruang harus mampu menjawab isu-isu strategis daerah seperti ketimpangan spasial, risiko bencana, dan perlindungan kawasan budaya.

Penetapan dan pengembangan Satuan Ruang Strategis (SRS) Kasultanan dan Kadipaten menjadi salah satu upaya penting dalam mewujudkan keistimewaan tata ruang DIY. SRS diharapkan mampu menjadi model penataan ruang yang sinergis, partisipatif, dan adaptif terhadap dinamika sosial serta tantangan masa depan.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar-perangkat daerah serta menjadi momentum untuk memastikan bahwa pembangunan di DIY selalu berpijak pada visi jangka panjang yang berkelanjutan dan dijiwai oleh nilai-nilai kebudayaan.